Syahrini, Terseret Pajak, Merasa Jadi Alat Pengalihan Isu

 RABU, 29 MARET 2017 , 09:00:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Syahrini, Terseret Pajak, Merasa Jadi Alat Pengalihan Isu

Syahrini/Net

RMOL. Kerap pamer jalan-jalan dan barang me­wah, banyak orang penasaran dari mana Syahrini bisa punya uang sebanyak itu. Toh begitu, biduan asal Bogor ini membantah keras terlibat dalam kasus suap pajak. Syah­rini merasa namanya sengaja dikaitkan untuk menutupi kasus lain yang lebih besar.
"Dulu kasus sebelumnya menyeret manja nama saya. Alhamdulillah saya tidak ter­bukti, paling ini untuk menaikkan rating atau menyembunyikan kasus kakap yang lebih besar," ceplos wanita bernama asli Rini Fatimah Jaelani ini.

Kasus ini pun membuat syahrini tergang­gu. Apalagi, bekas teman mesra Anang Her­mansyah ini mengklaim sudah membayarkan tax amnesty pajak senilai miliaran rupiah.

"Semua berita itu memprihatinkan saya dan keluarga. Kenapa harus saya yang selalu terseret manja dengan kasus kelas kakap. Padahal sudah berapa miliar rupiah yang saya bayarkan untuk tax amnesty kemarin," bilangnya.

Agak menantang, Syahrini pun meminta semua pihak untuk berhenti melancarkan fitnah untuknya.

"Stop fitnah saya. Nanti Allah azab seketika. Biarkan saya mau ibadah dengan tenang, siapapun yang mau mencoreng nama baik saya atau menjatuhkan karier akan saya maafkan. Tapi stop menyeret saya dalam kasus yang tidak pernah saya lakukan," ucap pemilik bulu mata anti badai ini.

Syahrini mengaku sempat tak rela memba­yar pajak dengan jumlah yang sangat besar. Sembari berkelakar, dirinya sempat menan­gis ketika membayar pajak di bank.

"Membayarnya juga sambil menangis di bank. Ya ampun, saya nggak rela kerja keras saya (dibayarkan pajak), tapi saya kan warga negara yang baik," ucap pelantun Sesuatu ini.

Nama Syahrini muncul dalam sidang kasus dugaan suap pajak di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/3). Hal itu terungkap ketika jaksa menunjukkan surat bukti per­mulaan wajib pajak atas nama Syahrini yang diterbitkan Kasubdit Bukti Permulaan Penegakkan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno. Surat itu ditujukan Handang Soekarno kepada Direktur Penegakkan Hu­kum. ***


Komentar Pembaca
Jokowi Gagal Bangun Politik Kebangsaan

Jokowi Gagal Bangun Politik Kebangsaan

, 18 JANUARI 2018 , 19:00:00

KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual

KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual

, 18 JANUARI 2018 , 17:00:00

Sabam Sirait Dilantik

Sabam Sirait Dilantik

, 15 JANUARI 2018 , 16:34:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00

Minta OSO Pidato Di HPN

Minta OSO Pidato Di HPN

, 16 JANUARI 2018 , 18:15:00